ASEAN DAN PBB

BAB I

PENDAHAHULUAN

A.    Latar Belakang

Sebuah  negara  kecil  dapat  menjadi  kuat  bila  saling  bekerja  sama  dengan  negara-negara  kecil  lainnya. Contoh  yang  lebih  nyata  adalah  negara-negara  Asia  Tenggara. Karena  adanya  masalah  yang  terjadi  di  Asia  Tenggara bahkan dunia, sehingga  negara-negara bersatu  dan  membentuk  organisasi  yang  dinamakan  ASEAN  (Association  of  South  East  Asian  nation) dan PBB.

 ASEAN  merupakan  perhimpunan  bangsa-bangsa  di  Asia  Tenggara  yang  didirikan  pada  tanggal  8  Agustus  1967  di  Bangkok, Thailand, melalui  penandatanganan  Deklarasi  Bangkok  oleh  Menteri  Luar  Negeri  Filipina, Indonesia, Thailand, Malaysia, dan  Singapura. Sedangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB, bahasa Inggris: United Nations, disingkat UN) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Oleh karena perkembangan IPTEK maka organisasi tersebut sangat berkembang dan sangat menraik untuk dibahas secara terperinci dalam makalah ini.

B.    Rumusan Masalah

PBB

1.     Bagaimanakah sejarah singkat berdirinya PBB?

2.     Bagaimana Struktur organisasi PBB?

3.     Apa tujuan didirikannya PBB?

4.     Apa saja asas-asas PBB?

ASEAN

1.       Bagaimanakah sejarah singkat berdirinya ASEAN?

2.       Bagaimana Struktur organisasi ASEAN?

3.       Siapa saja dan negara mana saja pendiri ASEAN?

4.       Apa tujuan didirikannya ASEAN?

5.       Negara mana saja anggota ASEAN?

C.    Tujuan

PBB

1.   Untuk mengetahui dan memahami sejarah singkat berdirinya PBB

2.   Untuk mengetahui dan memahami struktur organisasi PBB

3.   Untuk mengetahui dan memahami tujuan didirikannya PBB

4.   Untuk mengetahui dan memahami asas-asas PBB

ASEAN

1.   Untuk mengetahui dan memahami sejarah singkat ASEAN

2.   Untuk mengetahui dan memahami struktur organisasi ASEAN

3.   Untuk mengetahui dan memahami nama dan negara pendiri ASEAN

4.   Untuk mengetahui dan memahami tujuan ASEAN

5.   Untuk mengetahui dan memahami negara-negara anggota ASEAN

BAB II

PEMBAHASAN

PBB (PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA)

A.    Sejarah Singkat PBB

Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal mencegah meletusnya Perang Dunia II (1939-1945). Untuk mencegah meletusnya Perang Dunia Ketiga, yang mana tidak diinginkan oleh seluruh umat manusia, pada tahun 1945 PBB didirikan untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang gagal dalam rangka untuk memelihara perdamaian internasional, dan meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial, dan kemanusiaan internasional.

Rencana konkrit awal untuk organisasi dunia baru ini dimulai di bawah naungan Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1939. Franklin D. Roosevelt dipercaya sebagai seorang yang pertama menciptakan istilah "United Nations" atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai istilah untuk menggambarkan negara-negara Sekutu. Istilah ini pertama kali secara resmi digunakan pada 1 Januari 1942, ketika 26 pemerintah menandatangani Piagam Atlantik, dimana masing-masing negara berjanji untuk melanjutkan usaha perang.

Pada tanggal 25 April 1945, Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional dimulai di San Francisco, dihadiri oleh 50 pemerintah, dan sejumlah organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penyusunan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB resmi dibentuk pada 24 Oktober 1945 atas ratifikasi Piagam oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan-Perancis, Republik Tiongkok, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat-dan mayoritas dari 46 anggota lainnya. Sidang Umum pertama, dengan 51 wakil negara, dan Dewan Keamanan, diadakan di Westminster Central Hall di London pada Januari 1946.

Kedudukan organisasi ini awalnya menggunakan bangunan milik Sperry Gyroscope Corporation di Lake Success, New York, mulai dari 1946 hingga 1952. Sampai gedung Markas Besar PBB di Manhattan telah selesai dibangun.

Sejak pendiriannya, banyak kontroversi, dan kritik tertuju pada PBB. Di Amerika Serikat, saingan awal PBB adalah John Birch Society, yang memulai kampanye "get US out of the UN" pada tahun 1959, dan menuduh bahwa tujuan PBB adalah mendirikan "One World Government" atau Pemerintah Seluruh Dunia.

Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Komite Kemerdekaan Perancis terlambat diakui oleh AS sebagai pemerintah resmi Perancis, sehingga Perancis awalnya tidak diikutsertakan dalam konferensi yang membahas pembentukan PBB. Charles de Gaulle menyindir PBB dengan menyebutnya le machin (dalam bahasa Indonesia: "Si Itu"), dan merasa tidak yakin bahwa aliansi keamanan global akan membantu menjaga perdamaian dunia, dia lebih percaya pada perjanjian/pakta pertahanan antar negara secara langsung.

Penandatanganan Piagam PBB di San Francisco, 1945.

B.    Struktur Organisasi PBB

Stroktur organisasi PBB berdasarkan lima organ utama (sebelumnya enam—Dewan Perwalian dihentikan operasinya pada tahun 1994, setelah kemerdekaan Palau, satu-satunya wilayah perwalian PBB yang tersisa), Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi, dan Dewan Sosial (ECOSOC), Sekretariat, dan Mahkamah Internasional.

Lima dari enam organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa terletak di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa berkedudukan di wilayah internasional di kota New York. Mahkamah Internasional berkedudukan di Den Haag, sementara lembaga-lembaga besar lainnya berbasis di kantor PBB di Jenewa, Wina, dan Nairobi. Lembaga PBB lainnya tersebar di seluruh dunia.

Enam bahasa resmi PBB, yang digunakan dalam pertemuan antar pemerintah, dan pembuatan dokumen-dokumen, adalah Arab, Tionghoa, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol. Sekretariat, dan Dewan Keamanan menggunakan dua bahasa kerja, bahasa Inggris, dan Perancis, sedangkan Majelis Umum menggunakan tiga bahasa kerja, bahasa Inggris, Perancis, dan Spanyol. Empat dari bahasa resmi adalah bahasa nasional dari anggota tetap Dewan Keamanan (Britania Raya, dan Amerika Serikat masing-masing menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi secara de facto), Spanyol, dan Arab adalah bahasa dari dua blok terbesar bahasa resmi di luar dari anggota permanen (Spanyol merupakan bahasa resmi di 20 negara, sedangkan Arab di 26). Lima dari bahasa resmi dipilih ketika PBB didirikan; Arab ditambahkan kemudian pada tahun 1973. Editorial PBB Manual menyatakan bahwa standar untuk dokumen-dokumen bahasa Inggris adalah menggunakan Bahasa Inggris dari Inggris (British-English) dalam Ejaan Oxford, standar penulisan Bahasa Tionghoa menggunakan Hanzi sederhana, sebelumnya menggunakan Hanzi tradisional sampai pada tahun 1971 ketika representasi PBB untuk "Tiongkok" berubah dari Republik Tiongkok ke Republik Rakyat Tiongkok.

1.     Majelis Umum

Majelis Umum adalah majelis permusyawaratan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terdiri dari semua negara anggota PBB, majelis bertemu setiap tahun di bawah pimpinan yang dipilih dari negara-negara anggota. Selama periode dua minggu awal setiap sesi, semua anggota memiliki kesempatan untuk berpidato di hadapan majelis. Biasanya Sekretaris Jenderal melakukan pidato pertama, diikuti oleh pimpinan dewan. Sidang pertama diadakan pada tanggal 10 Januari 1946 di Westminster Central Hall di London, dan dihadiri oleh wakil dari 51 negara.

Ketika Majelis Umum mengadakan pemilihan pada masalah-masalah penting, minimal diperlukan dua pertiga suara dari seluruh anggota yang hadir. Contoh masalah penting ini termasuk: rekomendasi tentang perdamaian, dan keamanan; pemilihan anggota untuk badan PBB; pemasukan, suspensi, dan pengusiran anggota; dan hal-hal anggaran. Sedang masalah-masalah lain yang ditentukan cukup oleh suara mayoritas. Setiap negara anggota memiliki satu suara. Selain hal-hal persetujuan anggaran, resolusi tidak mengikat pada anggota. Majelis dapat membuat rekomendasi mengenai setiap masalah dalam lingkup PBB, kecuali masalah perdamaian, dan keamanan yang berada di bawah pertimbangan Dewan Keamanan.

Dapat dibayangkan, dengan struktur satu negara memiliki satu suara maka dapat terjadi negara-negara yang mewakili dari hanya delapan persen populasi mampu meloloskan resolusi dengan suara dua-pertiga (lihat Daftar negara menurut jumlah penduduk). Namun, karena resolusi ini tidak lebih dari sekadar rekomendasi, sulit dibayangkan situasi dimana ketika rekomendasi dari delapan persen populasi dunia akan diikuti oleh sembilan puluh dua persen lainnhya, jika mereka semua menolak resolusi tersebut.

Ruangan Dewan Keamanan PBB

Dewan Keamanan ditugaskan untuk menjaga perdamaian, dan keamanan antar negara. Jika organ-organ lain dari PBB hanya bisa membuat 'rekomendasi' untuk pemerintah negara anggota, Dewan Keamanan memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang mengikat bahwa pemerintah negara anggota telah sepakat untuk melaksanakan, menurut ketentuan Piagam Pasal 25. Keputusan Dewan dikenal sebagai Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Dewan Keamanan terdiri dari 15 negara anggota, yang terdiri dari 5 anggota tetap—Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat—dan 10 anggota tidak tetap, saat ini, Bosnia dan Herzegovina, Brasil, Kolombia, Gabon, Jepang, Jerman, India, Lebanon, Nigeria, Portugal, dan Afrika Selatan.^[18] Lima anggota tetap memegang hak veto terhadap resolusi substantif tetapi tidak prosedural, dan memungkinkan anggota tetap untuk memblokir adopsi tetapi tidak berkuasa untuk memblokir perdebatan resolusi tidak dapat diterima untuk itu. Sepuluh kursi sementara diadakan selama dua tahun masa jabatan dengan negara-negara anggota dipilih oleh Majelis Umum secara regional. Presiden Dewan Keamanan diputar secara abjad setiap bulan.

2.     Sekretariat

Gedung Sekretariat PBB di markas PBB di New York City. Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal PBB, dibantu oleh suatu staf pegawai sipil internasional dari seluruh dunia. Tugas utama seorang Sekretaris-Jenderal adalah menyediakan penelitian, informasi, dan fasilitas yang diperlukan oleh badan-badan PBB untuk pertemuan mereka. Dia juga membawa tugas seperti yang diperintahkan oleh Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB, Dewan Ekonomi, dan Sosial PBB, dan badan PBB lainnya. Piagam PBB menjelaskan bahwa staf yang akan dipilih oleh penerapan "standar tertinggi efisiensi, kompetensi, dan integritas," dengan memperhatikan pentingnya merekrut luas secara geografis.

Piagam menetapkan bahwa staf tidak akan meminta atau menerima instruksi dari otoritas lain selain PBB. Setiap negara anggota PBB diperintahkan untuk menghormati karakter internasional dari Sekretariat, dan tidak berusaha untuk memengaruhi para stafnya. Sekretaris Jenderal sendiri bertanggung jawab untuk pemilihan staf.

Tugas Sekretaris-Jenderal termasuk membantu menyelesaikan sengketa internasional, administrasi operasi penjaga perdamaian, menyelenggarakan konperensi internasional, mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan keputusan Dewan Keamanan, dan konsultasi dengan pemerintah anggota mengenai berbagai inisiatif. Sekretariat kunci kantor di daerah ini termasuk Kantor Koordinator Urusan Kemanusiaan, dan Departemen Operasi Penjaga Perdamaian. Sekretaris-Jenderal dapat membawa kepada perhatian Dewan Keamanan setiap masalah yang, menurut nya, bisa mengancam perdamaian, dan keamanan internasional.

3.     Sekretaris Jenderal

Sekretaris Jenderal diangkat oleh Majelis Umum, setelah direkomendasikan oleh Dewan Keamanan, setiap anggota yang dapat memveto^[22], dan Majelis Umum secara teoritis dapat mengabaikan rekomendasi Dewan Keamanan jika suara mayoritas tidak tercapai, meskipun smapai sekarang hal ini tidak terjadi. Pada 1996, Dewan Keamanan mengadopsi seperangkat pedoman untuk proses seleksi yang dicetuskan oleh Duta Permanen Indonesia untuk PBB pada waktu itu, Nugroho Wisnumurti. Pedoman Wisnumurti (Wisnumurti Guidelines) telah mempengaruhi proses seleksi, termasuk penggunaan surat suara berkode warna untuk memilih kandidat.^[23] Tidak ada kriteria khusus untuk jabatan tersebut, tetapi selama bertahun-tahun, telah diterima bahwa jabatan itu bisa dijabat untuk jangka satu atau dua dari lima tahun, dan akan diangkat pada dasar rotasi geografis, dan bahwa Sekretaris-Jenderal tidak berasal dari salah satu lima negara anggota tetap Dewan Keamanan.

Sekretaris-Jenderal PBB
No.	Nama	Asal negara	Mulai menjabat	Selesai menjabat	Catatan
1	Trygve Lie	Norwegia	2 Februari 1946	10 November 1952	Mundur
2	Dag Hammarskjöld	Swedia	10 April 1953	18 September 1961	Meninggal sewaktu menjabat
3	U Thant	Burma	30 November 1961	1 Januari 1972	Sekjen pertama dari Asia
4	Kurt Waldheim	Austria	1 Januari 1972	1 Januari 1982
5	Javier Pérez de Cuéllar	Peru	1 Januari 1982	1 January 1992	Sekjen pertama dari Amerika
6	Boutros Boutros-Ghali	Mesir	1 Januari 1992	1 Januari 1997	Sekjen pertama dari Afrika
7	Kofi Annan	Ghana	1 Januari 1997	1 Januari 2007
8	Ban Ki-moon	Korea Selatan	1 Januari 2007	Petahana

4.     Mahkamah Internasional

Istana Perdamaian, markas Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda

Pengadilan Internasional (ICJ), yang terletak di Den Haag, Belanda, adalah badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Didirikan pada tahun 1945 oleh Piagam PBB, Pengadilan mulai bekerja pada tahun 1946 sebagai penerus ke Mahkamah Tetap Kehakiman Internasional. Statuta Mahkamah Internasional, mirip dengan pendahulunya, adalah dokumen utama yang merupakan konstitusional, dan mengatur Pengadilan.

Hal ini didasarkan di Istana Perdamaian di Den Haag, Belanda, berbagi gedung dengan Akademi Hukum Internasional Den Haag, pusat swasta untuk studi hukum internasional. Beberapa saat hakim Pengadilan adalah baik alumni atau anggota fakultas mantan Academy. Tujuannya adalah untuk mengadili sengketa antara negara. Pengadilan telah mendengar kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan perang, campur tangan negara ilegal, dan pembersihan etnis, antara lain, dan terus untuk mendengar kasus-kasus.

Sebuah pengadilan yang terkait, Mahkamah Pidana Internasional (ICC), mulai beroperasi pada tahun 2002 melalui diskusi internasional yang diprakarsai oleh Majelis Umum. Ini adalah pengadilan internasional pertama tetap dikenakan dengan mencoba mereka yang melakukan kejahatan yang paling serius di bawah hukum internasional, termasuk kejahatan perang, dan genosida. ICC secara fungsional independen dari PBB dalam hal personel, dan pendanaan, tetapi beberapa pertemuan badan ICC yang mengatur, Majelis Negara Pihak pada Statuta Roma, diadakan di PBB. Ada "hubungan perjanjian" antara ICC dan PBB yang mengatur bagaimana kedua lembaga menganggap satu sama lain secara sah.

5.     Dewan Ekonomi dan Sosial

Dewan Ekonomi, dan Sosial (ECOSOC) membantu Majelis Umum dalam mempromosikan kerjasama ekonomi, dan sosial internasional, dan pembangunan. ECOSOC memiliki 54 anggota, yang semuanya dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan tiga tahun. Presiden dipilih untuk jangka waktu satu tahun, dan dipilah di antara kekuatan kecil atau menengah yang berada di ECOSOC. ECOSOC bertemu sekali setahun pada bulan Juli untuk sesi empat minggu. Sejak tahun 1998, ia telah mengadakan pertemuan lain setiap bulan April dengan menteri keuangan yang menduduki komite kunci dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Dilihat terpisah dari badan-badan khusus yang ia koordinasi, fungsi ECOSOC mencakup pengumpulan informasi, menasihati negara anggota, dan membuat rekomendasi. Selain itu, ECOSOC mempunyai posisi yang baik untuk memberikan koherensi kebijakan, dan mengkoordinasikan fungsi tumpang tindih dari badan anak PBB dan dalam peran-peran inilah ECOSOC yang paling aktif.

6.     Lembaga khusus

Ada banyak organisasi, dan badan-badan PBB yang berfungsi untuk bekerja pada isu-isu tertentu. Beberapa lembaga yang paling terkenal adalah Badan Energi Atom Internasional, Organisasi Pangan dan Pertanian, UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa), Bank Dunia dan Organisasi Kesehatan Dunia.

Hal ini melalui badan-badan PBB yang melakukan sebagian besar pekerjaan kemanusiaan. Contohnya termasuk program vaksinasi massal (melalui WHO), menghindari kelaparan, dan gizi buruk (melalui karya WFP) dan perlindungan masyarakat rentan, dan pengungsi (misalnya, oleh UNHCR).

C.    Tujuan Didirikannya PBB

Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut.

1. Memelihara perdamaian dan keamanan dunia.
2. Mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan asas-asas persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
3. Mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan.
4. Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan mencegah timbulnya peperangan.
5. Memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan fundamental tanpa membedakan warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama.
6. Menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang harmonis untuk mencapai tujuan PBB.

D.    Asas-asas PBB

Asas Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut.

1. Persamaan derajat dan kedaulatan semua negara anggota.
2. Persamaan hak dan kewajiban semua negara anggota.
3. Penyelesaian sengketa dengan cara damai.
4. Setiap anggota akan memberikan bantuan kepada PBB sesuai ketentuan Piagam PBB.
5. PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.

ASEAN (ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIA NATIONS)

A.    Sejarah singkat ASEAN

ASEAN adalah kepanjangan dari Association of South East Asia Nations. ASEAN disebut juga sebagai Perbara yang merupakan singkatan dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Gedung sekretarian ASEAN berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia. ASEAN didirikan tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. ASEAN diprakarsai oleh 5 menteri luar negeri dari wilayah Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan Singapura

1.     Perwakilan Indonesia : Adam Malik

2.     Perwakilan Malaysia : Tun Abdul Razak

3.     Perwakilan Thailand : Thanat Koman

4.     Perwakilan Filipina : Narcisco Ramos

5.     Perwakilan Singapura : S. Rajaratnam

Prinsip Utama ASEAN

Prinsip-prinsip utama ASEAN digariskan seperti berikut:

1.   Menghormati kemerdekaan, kesamaan, integritas dan identitas nasional semua negara

2.   Setiap negara memiliki hak untuk menyelesaikan permasalahan nasionalnya tanpa ada campur tangan dari luar

3.   Penyelesaian perbedaan atau perdebatan antar negara dengan aman

4.   Menolak penggunaan kekuatan dan kekerasan

5.   Meningkatkan kerjasama yang efektif antara anggota

ASEAN dikukuhkan oleh lima negara pengasas; Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand di Bangkok Proses pembentukan ASEAN dibuat dalam sebuah penandatanganan perjanjian yang dikenal dengan nama “Deklarasi Bangkok”. Adapun yang bertanda tangan pada Deklarasi Bangkok tersebut adalah para menteri luar negeri saat itu, yaitu Bapak Adam Malik (Indonesia), Narciso R. Ramos (Filipina), Tun Abdul Razak (Malaysia), S. Rajaratnam (Singapura), dan Thanat Khoman (Thailand). Pada tanggal 8 Januari 1984, seminggu setelah mencapai kemerdekaannya, negara Brunei masuk menjadi anggota ASEAN. 11 tahun kemudian, tepatnya tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar menjadi anggota dua tahun kemudianya, yaitu pada tanggal 23 Juli 1997. Walaupun Kamboja sudah menjadi anggota ASEAN bersama sama Myanmar dan Laos, Kamboja terpaksa menarik diri disebabkan masalah politik dalam negara tersebut. Namun, dua tahun kemudian Kamboja kembali masuk menjadi anggota ASEAN pada 30 April 1999.

B.    Struktur Organisasi ASEAN

Struktur lembaga dan mekanisme di ASEAN, antara lain sebagai berikut.

1.       Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN sebagai pengambil keputusan utama yang akan memberikan arah kebijakan. KTT diselenggarakan minimal 2 kali setahun. KTT merupakan pertemuan tertinggi dalam ASEAN yang dihadiri oleh kepala negara ASEAN;

2.       Dewan Koordinasi ASEAN (ASEAN Coordinating Council) yang terdiri dari para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan tugas mengkoordinasi Dewan Komunitas ASEAN (ASEAN Community Councils);

3.       Dewan Komunitas ASEAN (ASEAN Communiti Councils) dengan ketiga pilar komunitas ASEAN yakni Dewan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (ASEAN Political-Security Community Council/APSCC), Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community Council/AECC), dan Dewan Komunitas Sosial-Budaya (ASEAN Socio-Cultural Community Council/ASCC);

4.       Badan-badan Sektoral Tingkat Menteri (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies).

5.       Komite Wakil Tetap (Committee of Permanent Representatives) yang terdiri dari wakil tetap negara ASEAN, pada tingkat duta besar dan berkedudukan di Jakarta.

6.       Sekretaris Jenderal ASEAN yang dibantu oleh 4(empat) orang wakil sekretaris jenderal dan sekretariat ASEAN.

7.       Sekretariat Nasional ASEAN yang dipimpin oleh pejabat senior untuk melakukan koordinasi internal di masing-masing negara ASEAN.

8.       ASEAN Human Rights Body, yang akan mendorong perlindungan dan promosi HAM di ASEAN.

9.       Yayasan ASEAN (ASEAN Foundation), yang akan membantu Sekjen ASEAN dalam meningkatkan pemahaman mengenai ASEAN, termasuk pembentukan identitas ASEAN.

10.    Entities associated with ASEAN.

C.    Nama dan Negara Asal Pendiri ASEAN

1.     Adam  Malik; Menteri  Presidium  Urusan  Politik/Menteri  Luar  Negeri  indonesia.

 Adam Malik Batubara (lahir di Pematangsiantar, Sumatera Utara, 22 Juli 1917 – meninggal di Bandung, Jawa Barat, 5 September 1984 pada umur 67 tahun) adalah mantan Menteri Indonesia pada beberapa Departemen, antara lain ia pernah menjabat menjadi Menteri Luar Negeri. Ia juga pernah menjadi Wakil Presiden Indonesia yang ketiga. Adam Malik ditetapkan sebagai salah seorang Pahlawan Nasional Indonesia pada tanggal 6 November 1998 berdasarkan Keppres Nomor 107/TK/1998

2.     Tun  Abdul  Razak; Wakil  Perdana  Menteri  Malaysia.

Tun Haji Abdul Razak bin Datuk Haji Hussein Al-Haj (lahir di Pulau Keladi, Pekan, Pahang, Malaysia, 11 Maret 1922 – meninggal di London, Inggris, 14 Januari 1976 pada umur 53 tahun) adalah Perdana Menteri Malaysia ke-2, mulai tahun 1970 hingga 1976, menggantikan Tunku Abdul Rahman.

Selain dikenal sebagai salah seorang tokoh pendiri Malaysia, ia juga penggagas Dasar Ekonomi Baru, suatu program controversial dan juga pendiri Barisan Nasional pada tahun 1973. Ia memiliki darah bangsawan Bugis yang datang ke Malaya pada abad ke-19. Salah seorang putranya, Najib Tun Razak, adalah Perdana Menteri Malaysia sejak 3 April 2009. Tun Abdul Razak wafat saat masih menjabat sebagai Perdana Menteri pada tanggal 14 Januari 1976 karena menderita leukemia.

3.     Thanat  Khoman; Menteri  Luar  Negeri  Thailand.

Thanat Khoman lahir di Bangkok pada 9 Februari 1914. Thanat Khoman adalah mantan Menter Luar Negeri Thailand. Ia salah satu menteri luar negeri (MenLu) yang ikut dalam pembentukan ASEAN dalam Deklarasi Bangkok di Thailand. Thanat Khoman sangat berperan dalam pendirian ASEAN seperti halnya pendiri ASEAN yang lain, ia telah menandatangani perjanjian antar negara untuk membentuk ASEAN.

4.      S. Rajaratnam; Menteri  Luar  Negeri  Singapura.

 Sinnathamby Rajaratnam (lahir di Jaffna, Sri Lanka, 25 Februari 1915 – meninggal di Singapura, 22 Februari 2006 pada umur 90 tahun), lebih dikenal sebagai S Rajaratnam, adalah mantan politikus Singapura. Ia bekerja sebagai jurnalis The Straits Times pada era 1950-an. Ia menikah dengan Piroska Feher, guru asal Hongaria, yang dijumpainya di London.

Pada 1959, Rajaratnam beralih karier menjadi seorang politikus dan bergabung dengan Partai Aksi Rakyat. Posisi-posisi yang dijabatnya ialah Menteri Kebudayaan (1959–1965), Menteri Luar Negeri (1965–1980), Menteri Perindustrian (1968–1971), Wakil Perdana Menteri (1980–1985), dan Menteri Senior hingga masa pensiunnya pada 1988. Ia lalu bekerja di Institut Studi Asia Tenggara hingga 1996. Saat bertugas sebagai menteri luar negeri, ia merupakan salah satu dari lima "bapak pendiri" ASEAN pada 8 Agustus 1967. Pada 1966, setahun setelah kemerdekaan Singapura, Rajaratnam menulis Ikrar Kebangsaan (National Pledge).

5.     Narciso  Ramos, Menteri  Luar  Negeri  Filipina.

 Narciso Rueca Ramos (11 November 1900 - 3 Februari 1986) adalah seorang diplomat, mantan politisi Filipina (pernah menjadi anggota legislatif selama 5 periode), mantan pengacara dan wartawan. Dari 1965 ke 1968, Narciso Ramos menjadi menteri luar negeri dalam pemerintahan Ferdinand Marcos.
Dalam kapasitas sebagai menteri luar negeri, beliau pada 8 Agustus 1967 menghadiri pertemuan di Bangkok. Pada hari itu pulalah Narciso Ramos dan keempat menlu lainnya menandatangani deklarasi pembentukan ASEAN. Narciso Ramos menjadi orang pertama yang memberikan sambutan dalam acara deklarasi tersebut. Ia mengatakan bahwa negosiasi yang telah dilakukan benar-benar menuntut niat baik, imajinasi, kesabaran dan saling memahami diantara kelima menteri luar negeri yang hadir.

D.    Tujuan ASEAN

Tujuan terbentuknya ASEAN tercantum dalam naskah Deklarasi Bangkok, antara lain sebagai berikut:

1.     Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ASEAN melalui usaha bersama dalam semangat dan persahabatan untuk memperkukuh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai.

2.     Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan ketertiban hukum di dalam negara-negara di kawasan ASEAN. Selain itu, juga mematuhi prinsip-prinsip Piagam PBB.

3.     Meningkatkan kerja sama yang aktif serta saling membantu satu dengan yang lain di dalam menangani masalah kepentingan bersama yang menyangkut berbagai bidang. Misalnya, di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi.

4.     Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesional, teknik, dan administrasi.

5.     Meningkatkan kerja sama yang lebih efektif dalam meningkatkan penggunaan pertanian serta industri, perluasan perdagangan komoditas internasional, perbaikan sarana pengangkutan dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup mereka.

6.     Memelihara kerja sama yang lebih erat dan bergabung dengan organisasi internasional dan regional lainnya untuk menjajaki segala kemungkinan saling bekerja sama secara lebih erat di antara mereka sendiri.

E.     Negara-Negara Anggota ASEAN

Anggota ASEAN yang dulunya hanya lima negara di Asia tenggara, sekarang telah menjadi sepuluh negara, yaitu sebagai berikut

1.     Filipina negara pendiri

2.     Indonesia negara pendiri

3.     Malaysia negara pendiri

4.     Singapura negara pendiri

5.     Thailand negara pendiri

6.     Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari 1984

7.     Vietnam bergabung pada 28 Juli 1995

8.     Laos bergabung pada 23 Juli 1997

9.     Myanmar bergabung pada 23 Juli 1997

10.  Kamboja bergabung pada 16 Desember 1998

BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN

A.    Kesimpulan

1.     Untuk mencegah meletusnya Perang Dunia Ketiga, yang mana tidak diinginkan oleh seluruh umat manusia, pada 24 oktober 1945 PBB didirikan untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang gagal dalam rangka untuk memelihara perdamaian internasional, dan meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial, dan kemanusiaan internasional. PBB memiliki enam organ utama: Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Dewan Perwalian PBB, Sekretariat PBB, Mahkamah Internasional. PBB  memiliki asas-asas :Persamaan derajat dan kedaulatan semua negara anggota, Persamaan hak dan kewajiban semua negara anggota, Penyelesaian sengketa dengan cara damai, Setiap anggota akan memberikan bantuan kepada PBB sesuai ketentuan Piagam PBB, PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.

2.     ASEAN  (Association  of  South  East  Asian  Nation)   merupakan  organisasi  regional  di  kawasan Asia  Tenggara. ASEAN  didirikan  oleh  bangsa-bangsa  Asia  Tenggara  atas  dasar  persamaan  nasib  dan  kepentingan  bersama. Lima  negara  yang  sepakat  menjadi  pelopor  membentuk  ASEAN  adalah  Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura  dan  Filipina. Organisasi  ini  didirikan  pada  tanggal  8  Agustus  1967  di  Bangkok, Thailand  dan  melalui  penandatanganan  Deklarasi  Bangkok oleh  Menteri  Luar  Negeri  Filiphina, Indonesia,Thailand, Malaysia, dan  Singapura. Pada  awalnya, negara-negara  anggota  ASEAN  hanya  berjumlah  lima, namun  beberapa  tahun  setelah  berdirinya  ASEAN, lima  negara  lainnya  bergabung  ke  dalam  Anggota  ASEAN  secara  bertahap. Tujuan  didirikannya  ASEAN  adalah  untuk  meningkatkan  kerja  sama  di  bidang  ekonomi, sosial, budaya, dan  politik, serta  mewujudkan  ketertiban  dan  perdamaian  di  kawasan  Asia  Tenggara.

B.    Saran

Semoga makalah selanjutnya lebih baik.